FSI : Aksi 11 Februari Dilarang, Kenapa Ahok Gelar Kampanye Akbar Tidak Dilarang

Foto:  Forum Syuhada Indonesia ( FSI) Menggelar Konferensi Pers
SUARA INDEPENDEN.COM, JAKARTA-  Forum Syuhada Indonesia (FSI) menggelar konferensi pers terkait aksi turun ke jalan pada 11 dan 12 Februari.

FSI yang juga sebagai gabungan para gerakan laskar tetap berkomitmen akan turun ke jalan apapun resikonya. Diko Nugraha selaku Panglima FSI mengatakan, "Dalam hal ini kami menyatakan sikap bahwa kondisi hari ini, ada hal-hal yang sangat penting untuk untuk itu kami menggelar konferensi pers guna mentransformasi yang hari ini tidak menentu arah bangsa yang kami cintai," kata Diko di Markas Besar FSI, Menteng, Jakarta Pusat (08/02/17).

Maka kini harus kembali ke semula seperti dahulu dalam memperebutkan kemerdekaan, konferensi pers ini dalam rangka persiapan 11/12 Februari. Kami juga mengajak seluruh ormas dan juga komponen seluruh bangsa untuk datang ke Jakarta kembali.

Sebab yang terjadi belakangan ini lanjut Diko, "perang segala lini akibat ancaman-ancaman dari luar yang menjadi korban ialah rakyat. Ada 3 hal dalam resolusi yang akan kita bawa ialah : 1. Menegakan kebenaran, nahi munkar. 2. Menegakan juga mempertahankan NKRI yang hari ini posisinya sudah dibawah tekanan asing dan 3. Dalam menyambut umat Islam untuk memperbaiki masa depannya pada tanggal 11/12 ini, kami siap menjadi garda terdepan untuk melakukan perubahan," jelasnya.

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan aksi umat Islam yang akan diadakan di Monas dan di Masjid Istiqlal, kami akan ikut andil dalam bagian, berkaitan dengan isu-isu konflik horizontal yang justru ada pembiaran oleh pemerintah, bayangkan saja seorang pengacara kok bisa menyadap pembicaraan seseorang yang itu jelas dilindungi oleh undang-undang.

Konferensi pers yang mengambil tema "Resolusi Jihad : Ganyang dan Usir China Demi Kedaulatan NKRI". Tampak hadir dalam gabungan FSI ialah Diko Nugroho Panglima FSI, Matrawi Alwi ketua Laskar Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK), perwakilan buruh Indonesia Sunarti (Ketua SBSI 1992) dan Nining Hardiningsih Laskar Khadijah.

Laskar khadijah yang diwakili oleh Nining Hardiningsih menyampaikan, "kami menganggap perlunya peran perempuan didalam memperjuangkan hak-hak konstitusional terutama membela negaranya, kami dari Laskar Khadijah menyatakan sikap menentang segala kebijakan Kapolri yang melarang aksi kami pada tanggal 11 nanti. Dikarenakan itu belum memasuki masa tenang, mengapa harus dilarang. Sebab diwaktu yang sama Ahok justru diberi keleluasaan, kewenangan yang akan menggelar kampanye akbar di Kemayoran, saya mempertanyakan hal itu dimana peran kepolisian sebagai aparatur yang seharusnya menjaga negaranya, menjaga rakyatnya dan menjaga konstitusionalnya.


Rabu, 8 Februari 2017
Jurnalis: Asso
Editor: Ginanda