 |
| Foto: Ketua DPP KNPI, Dr. Dian Assafri SH, MH |
SUARA INDEPENDEN. COM, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan untuk memberantas tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) sangat mendukung Pemberantasan Korupsi di tanah air, sehingga sebagai generasi muda sudah merupakan kewajiban dalam rangka mengawal apa yg menjadi visi dan misi Lembaga Anti Rasuha dalam Melakukan Pencegahan terhadap Korupsi yang diatur dalam UU Pemberantasan Korupsi, " kata Ketua DPP KNPI Dr.Dian Assafri SH, MH, Rabu, (27/09/2017).
Berkaitan dengan penetapan TSK oleh KPK terhadap Bupati Kutai Karta Negara Rita Widyasari sangat mengejutkan dunia Kepemudaan, dimana Beliau kita kenal Salah Tokoh pergerakan Anti Korupsi yang selalu mengingatkan kaum muda agar tidak melakukan tindak Pidana Korupsi dengan konsep kemandirian
DPP KNPI melihat sangat kental muatan politik dalam penetapan TSK terhadap Bupati Kutai Kartanegara dimana tahun depan akan diadakannya Perhelatan Pesta demokrasi Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur 2018, sehingga momentum mencari kesalahan oleh Oknun elit yg haus kekuasaan mempergunakan KPK untuk mencari cari kesalahan lawan politiknya.
Sangat Ironis kami sebagai Kaum muda melihat KPK saat ini sebagai alat Politik yg mudah diatur menjelang Pilkada , padahal banyak kasus kasus didaerah yg lebih prioritas yang perlu di selesaikan oleh KPK.
Kasus korupsi adalah kasus yang perlu pembuktian yang pasti dan itu hitam putih, beda dengan kasus penistaan agama, suatu kasus yang tidak hitam putih alias bisa ditarik kesana kemari.
Dr. Dian Assafri SH.MH menginginkan KPK semakin baik dan kuat dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia. "KPK harus berjalan profesional dalam penegakan hukum dan pemberantasan serta pencegahan korupsi".
Karena itu menurutnya, KPK harus mendapatkan dukungan politik tapi tetap independen. Ia juga mengusulkan sinergisitas KPK dengan aparat penegak hukum lain harus lebih kuat.
"KPK harus mengerti politik tapi bukan bermain politik," katanya.
Rabu, 27 September 2017
Jurnalis: Ahman deo
Editor: M. Rifai