SUARA INDEPENDEN. COM, JAKARTA- Untuk kesekian kalinya, sejumlah Penggiat Anti Korupsi menamakan diri Pemuda Riau Anti Korupsi (PERAK), Jumat (15/09/17) sore sekitar pukul 15.00 wib, kembali berunjukrasa (Unras) di halaman Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan Rasuna Said, Kuningan Jakarta.
Tuntutannya sama seperti aksinya pada Rabu 06 September 2017 pekan lalu. Mereka mendesak KPK untuk mengawal proses Kasasi di Mahkamah Agung (MA) terhadap Putusan Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru yang membebaskan Bupati Rokan Hulu (Rohul) Suparman dari jerat kasus Suap pengesahan Rancangan APBD-Perubahan Riau Tahun 2014 dan RAPBD 2015.
"KPK jangan kalah dengan koruptor!," tuntut Koordinator Lapangan PERAK Riswan S Jubair, dalam rilisnya yang diterima Beritariau.com, Jumat sore.
Selain itu, massa juga menuntut KPK agar transparan dan memberikan keterangan ke publik terkait perkembangan proses Kasasi tersebut.
Dalam aksinya, massa PERAK membentangkan sejumlah spanduk berisi tuntutan terhadap Komisi Anti Rasuah ini.
Sebelumnya, dalam rilis yang diterimaBeritariau.com pekan lalu, massa PERAK berunjukrasa di KPK untuk mendukung penuh aksi penegakan hukum kasus korupsi di Indonesia terutama di Provinsi Riau yang mendapat predikat salah satu Provinsi Terkorup di Indonesia.
Menurutnya, semangat anti korupsi dan penegakan hukum yang dilakukan KPK, sangat diapresiasi oleh masyarakat Riau. Dukungan masyarakat mengalir terhadap KPK untuk memberantas korupsi di Riau.
"Namun belakangan, aksi heroik KPK membasmi Koruptor di Riau terciderai oleh kasus bebasnya terdakwa KPK Bupati Rokan Hulu Suparman di Pengadilan Tipikor Pekanbaru pada 23 Februari 2017. Semua pihak terperangah bahkan nyaris tak percaya bahwa di Pengadilan, KPK kalah oleh seorang terdakwa korupsi," ungkap Riswan.
Untuk mengawal proses Kasasi yang sudah berjalan 6 bulan, Pemuda Riau Anti Korupsi mengeluarkan sejumlah pernyataan sikap.
Antara lain, pertama, mendukung penuh KPK terhadap pemberantasan korupsi di Riau. Kedua, mendesak KPK untuk konsentrasi melanjutkan upaya hukum yakni Kasasi ke mahkamah agung terhadap Suparman.
"Ketiga, mendesak KPK memberikan keterangan terhadap publik terkait perkembangan upaya hukum terhadap Suparman," pinta Riswan.
Riswan mengatakan, pihaknya tak akan berhenti dan akan terus berunjukrasa untuk mengawal kasus tersebut.
Seperti diketahui, dalam sidang putusan di Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, 23 Februari 2017 lalu, Majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru membebaskan Bupati Rohul Suparman.
Ia dinyatakan tidak terbukti menerima uang atau hadiah dari tersangka lain, yakni mantan Gubernur Riau, Annas Maamun. Hakim menilai, dakwaan kedua yakni menerima hadiah atau janji, tidak terpenuhi dan tak terbukti pada Suparman.
Padahal, tersangka lainnya, yakni mantan Ketua DRPD Riau, Johar Firdaus, divonis hakim lima tahun 6 bulan. Vonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 6,5 tahun.
Atas putusan ini, Juru Bicara KPK Febri Diansyah, sempat menyatakan kekecewaan. Ia menyatakan, tim penuntut KPK memastikan akan melakukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung.
"Tentu saja terhadap vonis ini KPK kecewa dan kami akan melakukan upaya hukum lebih lanjut kasasi ke Mahkamah Agung," kata Febri beberapa waktu lalu.
Menurutnya, KPK melihat ada kejanggalan dalam putusan hakim. Apalagi, kasus yang menimpa Suparman adalah pengembangan dari beberapa tersangka lain yang telah divonis bersalah oleh hakim.
Selasa, 19 September 2017
Jurnalis: Arif Cahyadi
Editor: Hamzah