 |
| Foto: Solidaritas Perempuan NKRI bersama Wakil Ketua DPR RI Fadlizon Aksi Depan Gedung DPR RI. |
SUARA INDEPENDEN.COM, JAKARTA- Solidaritas Perempuan NKRI menilai jika KPK tersandera oleh kekuasaan hingga Grand corruption seperti kasus, Reklamasi Teluk Jakarta, RS Sumber Waras yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama dan Para Pemodal besar properti yang saat ini tidak ada titik terang,
Menurut Kordinator Aksi R. Savit, bahwa KPK sebagai lembaga independen yang tak boleh tunduk oleh kekuasaan apapun terkecuali UU dan konstitusi, maka atas dasar hal itu kami meminta KPK agar menjadi garda terdepan untuk mengusut tuntas mega korupsi," ujar Kordinator Aksi R. Savit di depan Gedung DPR RI, Senin (17/102016).
Adapun tuntutan Demonstrasi tersebut:
1. Usut tuntas Kasus Reklamasi Teluk Jakarta
2. Usut tuntas Kasus RS Sumber Waras
3. Tangkap dan proses Hukum Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama dalam kasus Reklamasi & RS Sumber Waras
4. Tangkap dan Proses Hukum Para Pemodal atau cukong yang terlibat Korupsi
5. Perpanjang Pencekalan Para Pemodal yang terjerat Korupsi
Karena KPK adalah lembaga super power yang mempunyai kendali penuh dalam pemberantasan Korupsi," ujar Savit.
R. Savid menambahkan, untuk itu kami meminta Pimpinan KPK agar menjaga marwah KPK sebagai lembaga antikorupsi yang tak pernah takluk dan takut menangkap gubernur yang diduga keras korup terkecuali Gubernur Ibu kota.
Dikarenakan tidak ada niatan jahat semata, maka kami meminta Pimpinan KPK obyektif dan independen dalam menangani kasus tersebut.
Karena jika tidak, Pertama dalam sejarah KPK tebang pilih mengusut kasus, terlebih salah satu pemodal yang dibebaskan,"ujar R. Savid.
Salanjutnya, apabila tak mampu mengusut tuntas kasus tersebut akan lebih terhormat jika Pimpinan KPK mundur dari jabatan sebagai pimpinan sebagai bentuk jika lembaga KPK yang dipercaya oleh rakyat tumbuh keatas dan tajam kebawah,"tutup kordinator Aksi R.Savit.
Senin, 17 Oktober 2016
Jurnalis: Suharno
Editor: Ginanda