SUARA INDEPENDEN.COM- Saya menolak sikap gubernur papua yang yg akan membungkus suara papua di Pilpres 2019 pernyataan ini di banta oleh mahasiswa asal wamena (papua) Arman Asao melalui telponhe seluler,. suaraindependeb.com
Pernyataan gubernur papua menyempit ruang demokrasih di papua dan menurutnya Jokowi , sudah membuktikan selama empat tahun terakhir pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berjalan, tapi pak gubernur harus tau di era jokowi justru banyak pelanggaran ham terjadi di sana dan Jokowi tidak perna bicara soal pelanggaran ham selama berakhirnya masa jabatan ini.
Persoalan papua bukan pembangunan dan juga kemiskinan tapi manusianya gubernur memiliki hak meregulasi sistem pendidikan yang ada di papua dan ini problem utama yang di harapkan oleh orang Papua.
Dengan pernyataannya yang akan mendukung Jokowi-Ma'ruf, maka seluruh rakyat Papua akan ikut mendukung pasangan petahana itu, saya kira sangat keliru menurut saya, sebab beberapa kepalah daerah dari partai politik yang mendukung prabowo-sandi dan hal ini saya menilai pernyataan berbahaya oleh seorang gubernur.
yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Papua ini mengaku siap diberi sanksi oleh partainya karena berbeda sikap di Pilpres
ini bukan soal sikapnya tapi isu politik selalu menjadi rawan konflik setiap ada pesta demokrasih Dan hal ini perlu pak gubernur sadari kasua yang terjadi di kampung awak butu di nabire saksi yang bernama novela di bakar rumahnya hal ini perlu gubernur perhatikan.
Pernyataan itu sebagai individu oleh seorang lukas enembe itu hak politiknya tapi jika di wakili oleh semua penduduk -+3jt jiwa orang Papua hal ini berlebihan.
Karena di saat pesta politik potensi konflik di papua sangat besar dan selalu terjadi, mestinya gubernur menyeruhkan kepada rakyatnya untuk menentukan hak politiknya kepada masyarakat papua.
Minggi, 30 Septem 2018.
Jurnalis: Rizki
Editor: Alwan