 |
| Foto: Ketua Umum LKS (Lembaga Konsultasi Samsuten), Samsuten Ritonga,SH,,MH |
SUARA INDEPENDEN.COM- Lembaga Konsultasi Samsuten (LKS) mengaku telah melakukan investigasi penelusuran terkait adanya informasi penyalahgunaan bantuan sosial (Bansos) yang melalui pihak Lembaga kesosialan dibentuk dengan mengatasnamakan organisasi diduga digunakan untuk kepentingan Pilkada di Labuhanbatu selatan.
Pencegahan dilakukan dengan tujuan agar kita belajar bersih dalam bermain politik tanpa menyalahgunakan wewenang jabatan saat sanak saudara yang lagi memegang kekuasaan kepala Daerah. Supaya tidak mencampuradukkan kegiatan kemanusiaan dengan politik Pilkada yang menggunakan uang negara menjadi seolah olah uang pribadi.
"LKS Bina Samsuten Ritonga SH MH, telah lakukan tindakan penelusuran. Bahwa telah banyak yang di salurkan kepada kelompok masyarakat di beberapa Desa di kabupaten Labuhanbatu selatan baik itu uang CSR dari perusahaan tapi kesannya dianggap Rasa uang pribadi oleh sekelompok Dinasti."
Samsuten menegaskan, "Jangan sampai kepala Daerah mencampuradukkan kemanusiaan dengan politik pilkada, apalagi Dana Covid- 19 yang berjumlah Rp 30 M untuk Kepentingan Pilkada Kabupaten labuhanbatu selatan tahun 2020" kata Samsuten Ritonga dalam diskusi ringan di warkop gelas batu, Minggu, (10/05/2020).
"Potensi abuse of power Dinasti menjadi sulit dibendung dan sulit membedakan antara pemberian bansos terkait Covid-19 yang cukup besar," ucapnya.
Pengacara kondang ini menjelaskan, Belum lagi potensi pelanggaran lainnnya di tengah penanganan penyebaran Covid-19, seperti politik uang, pengerahan administrasi secara terstruktur sistematis dan masif yang bisa dilakukan Dinasti, hingga ketidakakuratan daftar pe menerima bantu.
"Akan ada banyak modus karena maraknya pemanfaatan bansos oleh kepala daerah terkait percepatan penanganan Covid-19 untuk kepentingan praktis," ujarnya.
Dilirik dalam fakta dilapangan penggunaan media sosial Facebook, masyarakat sendiri sudah mengendus adanya banyak penyalahgunaan Bansos di tengah pandemi Covid-19. Di beberapa disudut daerah bahkan sudah terjadi seperti bansos yg ingin dilabeli gambar baju seragam Lembaga yang di gerakkan untuk Dinasti, didata masyarakat yang mau mendukung Dinasti sebagai simbol-simbol politik.
"Kekawatiran dilapangan disalah gunakan dalam Pemberian bansos bukan lagi atas nama pemerintah, akan tetapi langsung pribadi Lembaga yang diciptakan oleh daerah yang menjabat. Masyarakat seharusnya juga bisa menyingkapi bahwa bantuan yang mereka Terima tersebut adalah uang belanja dari anggaran negara atau uang anggaran Daerah,kalau sempat terjadi seperti itu kepada masyarakat supaya bisa melapor pada DPRD, Bawaslu atau Penegak Hukum," ujarnya olo ee..(BS).
Minggu, 10 Mei 2020
Jurnalis: Budi
Editor: Rizki