SUARA INDEPENDEN. COM- Rantauprapat, 12 Januari 2018, Kelompok Cipayung Labuhanbatu gelar Diskusi Umum jum’at malam di gedung KNPI Labuhanbatu. Dengan mengangkat tema “Peran DPRD Dalam Mengawal dan Mengawasi APBD”, kelompong cipayung yang terdiri dari HMI, GMNI, dan PMII itu turut menghadirkan Anggota DPRD Labuhanbatu sebagai pemateri, Budiono, Lukmal Hakim, Akhamt Saipul Sirait, dan Ade Parlaungan Nst sebagai pembanding.
Budiono, saat memaparkan pandangannya mengatakan, “pengawasan terhadap APBD labuhanbatu dari tahun ketahun praktis tidak ada, kita bisa merasakan betapa pemerintah eksekutif dalam hal ini seperti tidak terawasi, pemilu legislatif 2014 itu menghasilkan legislatif terburuk banyak partai yang ujuk-ujuk seperti kekurangan caleg sehingga tidak semua partai kemudian mendahulukan kader-kader partai yang memang terdidik, ini fakta labuhanbatu, sehingga pengawasan terhadap APBD dari tahun ketahun nyaris tidak ada”, ucapnya. Ia juga menambahkan, “itu bisa ditandai dengan APBD sebelumnya, berapa angka yang dirancangan begitulah yang disahkan seperti tidak ada pembahasan”, ujar anggota DPRD komisi c fraksi Gerindra itu.
Hal senada juga disampaikan oleh Lukman Hakim dari komisi c fraksi Golkar, menurutnya saat ini banyak kegiatan pemerintah banyak tidak masuk akal,”mengenai pengawasan APBD labuhanbatu 2018 , kita prihatin dengan kondisi pada saat sekarang ini. Dalam menjalankan pemerintahan kita prihatinlah, banyak kegiatan-kegiatan yang kita lihat tidak masuk akal’ ucapnya.
Akhmat Saipul Sirait yang merupakan partai PBB, dalam pandangannya mengatakan, kita harus sadari bahwa diluar dari DPRD, kita adalah bagian dari salah satu politisi yang tergabung DPRD, maka setiap kebijakan itu tidak terlepas dari DPRD, secara perjalanan kita tidak bisa lepaskan ikatan dengan partai politik”. Menurut Ipul, salah satu jalan memfinalkan pengawasan adalah partai harus siap melepas kadernya saat di DPRD “Saya pernah berasumsi berani nggak Partai itu melepas kadernya ketika di DPRD, saya pikir ini salah satu jalan memfinalkan pengawasan tanpa tekanan partai, disini permasalahannya sebenarnya” Ucapnya.
Sementara itu Ade Parlaungan, yang merupakan koordinator Akademik Y-ULB mengatakan, “dari hasil diskusi kita tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa saat ini, legislatif seperti tersandera oleh eksekutif “. Ia juga berharap diskusi-diskusi mahasiswa harus berkesinambungan. “diskusi seperti ini harus sering dilakukan secara rutin, jangan sampai ini menjadi pertemuan pertama dan terakhi” ucapnya.
Sabtu, 13 Januari 2018
Jurnalis: Rizki
Editor: M. Rifai