Foto: Ketua Umum PP HIMMAH Aminullah siagina |
SUARA INDEPENDEN.COM, JAKARTA- Bisnis Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan PT Pertamina senilai Rp 10 Triliun terus jadi sorotan. Kali ini datang dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) Aminullah Siagian menilai kerja sama Pertamina dengan anak perusahaan Kalla Grup, PT BUMI SARANA MIGAS (BSM) patut dipertanyakan.
Pasalnya, nilai untuk membangun proyek LNG Receiving Terminal berkapasitas 500 million standard cubic feet per day (mmscfd), setara 4 juta ton LNG di Bojonegara, Banten, tersebut menelan biaya cukup besar.
"Nilai proyek yang telah ditandatangani pada tanggal 14 April 2015 ini sebesar Rp 10 triliun," ujar Aminullah.
LNG Receiving Terminal, beber tokoh pemuda nasional ini akan rampung pada tahun 2019, dan akan menampung LNG dari Bontang. Sedangkan LNG impor dari Cheniere Corpus Christi, Amerika Serikat sebanyak 1,5 juta ton mulai 2019 selama 20 tahun.
"Ini proyek jelas kongkalikong, proyek kekuasaan yang dibangun oleh konsorsium Kalla Grup(BSM), Mitsui dan Tokyo Gas dengan pendanaan dari JBIC (Japan Bank for International Cooperation)." kata Aminullah.
Ia menduga, ada keterlibatan Ari Soemarno(kakak kandung Menteri BUMN Rini Soemarno) dalam proyek raksasa ini.
Padahal menurut dia, Pertamina sudah sering bekerjasama dengan JBIC dalam hal pendanaan, serta partner bisnis bagi Mitsui dan Tokyo Gas. Sedangkan BSM perusahaan yang didirikan 9 tahun yang lalu belum pernah membangun sarana migas apa pun di Indonesia, artinya bahwa BSM tidak pernah diperhitungkan oleh Mitsui, Tokyo Gas maupun JBIC.
"Bisa jadi BSM hanya bermodalkan dengkul saja," ungkap dia.
Aminullah menilai, jika ini memang benar maka dipastikan Pertamina akan jadi sapi perahan BSM. Karena akan jadi satu-satunya off taker LNG Receiving Terminal dengan skema take or pay yang ditentukan secara sepihak oleh BSM yang notabene milik keluarga Jusuf Kalla.
"Jangan sampai kejadian sewa tangki BBM era Karen Agustiawan di PT. Orbit Terminal Merak milik M. Riza Chalid yang merugikan Pertamina jutaan dollar terulang kembali, dimana kasusnya tersendat di KPK, imbuhnya.
Aminullah mendukung rencana komisi VI DPR RI membentuk panja Pertamina, dimana salah satu agenda-nya adalah membedah kerjasama LNG Receiving Terminal Bojonegara yang ditengarai merugikan Pertamina. (finsha)